Aristokratis Partai Politik di Indonesia, Menghambat Kemajuan Demokrasi

Laci Gagasan, Politik --- Beberapa partai politik besar di indonesia telah melakukan kongres dalam pemilihan Ketum (ketua umum) sebut saja Golkar, PAN, serta yang baru saja mengukuhkan Ketum-nya di Bali pada 9/4/2015 PDI-Perjuangan. Sebagai masyarakat awam tentu saja mengharapkan Darah Muda dalam kepemimpinan partai tersebut yang bisa menjadi penyambung lidah rakyat. Sesuai cita-cita Bapak Proklamator bangsa indonsia. 

Bukannya tidak percaya terhadap pemimpin partai yang baru saja terpilih, namun darah tua tersebut sudah tidak lagi mendapat simpati di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Track record-nya dinilai kurang mampu menjawab tantangan masa depan bangsa dan negara indoesia. 

Sistem demokrasi yang diterapkan seharusnya berlaku untuk semua sektor perpolitikan tak terkecuali partai politik. Sejak era reformasi-sekarang para penguasa partai politik masih diisi dengan wajah-wajah lama, meskipun telah ada pergantian namun masih orang-orang terdekat dari penguasa sebelumnya dan tentu saja ini tidak sehat untuk perkembangan demokrasi kita.

Sebut saja partai Golkar dan PDI-Perjuangan yang telah mengukuhkan Abu Rizal Bakrie dan Megawati sebagai pemimpin partai. Kedua partai tertua dan terbesar ini memiliki sejarah panjang dalam dunia perpolitikan di Indonesia, dan tentunya memiliki kader dan simpatisan yang jumlahnya jutaan dan tersebar dari Sabang-Merauke.

Dengan jumlah kader dan simpatisan yang banyak tidak menutup kemungkinan ada diantara mereka yang mampu memimpin partainya dengan baik serta membawa bangsa dan Negara Indonesia menjadi lebih baik. Namun hal ini dicederai oleh sistem yang berlaku dalam tubuh partai tersebut yang mengindikasikan adanya sistem aristokratis politik, hal ini bisa kita lihat dalam kepengurusan atau puncak kepemimpinan partai yang dikuasai oleh orang-orang yang itu-itu saja.

Menurut penulis perlu adanya rekonstruksi dalam tubuh partai yang mengedepankan tokoh-tokoh muda yang potensial tanpa peduli latar belakang serta hubungan kedekatan dengan pemimpin partai. Dalam pidatonya sebelum dikukuhkan kembali sebagai ketum PDI-Perjuangan, Megawati menyatakan bahwa dalam pemilihan ketum partai kita harus mengedepankan musyawarah-mufakat.

Ini sah-sah saja namun melihat atmosfer kekuasaan dalam tubuh partai PDI-Perjuangan dimana Megawati memegang peranan dan pengaruh yang besar tentu saja dia dapat dengan mudah menghegemoni kader dan simpatisannya untuk memilihnya kembali, karena menurut penulis para kader dan simpatisan partai PDI-Perjuangan masih segan terhadap Megawati.

Salah satu yang dapat dijadikan contoh yang sehat dalam pemilihan Ketum partai adalah PAN. Ini berdasarkan sistem yang dipakai dalam pemilihan ketum PAN dimana mereka sistem voting. Pertarungan dua kandidat pemimpin partai PAN sangat demokratis sekali karena voting yang dilakukan berjalan lancar dan hasilnya dapat diterima oleh kedua pihak dengan lapang dada. Terlepas dari kedekatan calon terpilih dengan Pembina partai PAN regenerasi di tubuh partai tersebut berjalan lumayan baik.

Kedepannya harapan penulis sebagai representasi dari masyarakat menengah ke bawah, para pemimpin politik yang mewakili dan memperjuangkan hak-hak masyarakat Indonesia dapat terealisasikan dengan baik. Pemimpin yang dibutuhkan ialah pemimpin yang memperjuangkan kemerdekaan (ekonomi, pendidikan, budaya, politik, dll) rakyatnya atas dasar kemanusiaan seperti apa yang dicita-citakan founding father kita.

Kita tidak boleh melupakan peran politik Bung Karno terhadap Jepang yang atas dasar kemanusiaan mampu mengantarkan bangsa Indonesia ke gerbang kemerdekaan. Inilah yang harus tetap dipegang teguh oleh para politikus di Indonesia agar menjalankan politik yang berdasarkan perjuangan kemanusiaan. Perpolitikan yang sehat akan mencerdaskan, menyelamatkan, dan mensejahterahkan bangsanya dari belenggu ketertindasan.

Dimutakhirkan : 12 September 2022