Didirikannya SDI tahun 1911 oleh H. Samanhudi di Solo adalah karena adanya keinginan untuk memajukan kepentingan ekonomi para pedagang Islam di Indonesia. Pada saat itu para pedagang keturunan Tionghoa telah lebih dulu maju usahanya dibandingkan milik pribumi. Sehingga para pedagang Tionghoa memiliki status yang lebih tinggi dari penduduk Hindia Belanda lainnya.
Di bawah pimpinan Haji Samanhudi, SDI berkembang pesat dan menjadi organisasi paling berpengaruh pada waktuitu. Pada 1912, di Surabaya, H.O.S. Tjokroaminoto juga mendirikan organisasi yang sama. Tjokroaminoto masuk keorganisasi Sarekat Islam Bersama dengan Hasan Ali Suharti. Tjokroaminoto kemudian diberikan kepercayaan menjadi pemimpin baru dari Sarekat Dagang Islam, ia pun mengubah nama organisasi tersebut menjadi Sarekat Islam.
Agar pembahasan ini tidak terlalu luas, penyusun perlu membatasi dalam makalah ini. Pembatasan yang penyusun terapkan yaitu hanya membahas PPKI, Piagam Jakarta, KNIP, dan Kabinet Pertama.
PPKI
- Pengertian PPKI
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI adalah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya sudah dibentuk BPUPKI, kemudian dibubarkan oleh Jepang dan dibentuk PPKI pada tanggal 12 Agustus 1945 yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Izin pembentukan badan ini diberikan oleh Hisaichi Terauchi, seorang marsekal Jepang yang berada di Saigon. Badan ini dibentuk sebelum MPR ada - PPKI dan KelanjutanRencanaKemerdekaan
Pada tanggal 7 Agustus1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, yaitu menetapkan dasar negara dan Menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia Merdeka. Karena sudah purna tugas, BPUPKI digantikan Lembaga baru yang dibentuk, yakni Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau dalam Bahasa Jepang: Dokuritsu Junbi Inkai, sebagai ketuanya ditunjuk lah Ir. Soekarno untuk memimpin Lembaga tersebut.
Ada dua tugas utama PPKI, yang pertama adalah meresmikan pembukaan (bahasa Arab: Mukaddimah, Belanda: preambule) serta Batang Tubuh Undang-Undang Dasar1945. Tugasnya yang kedua adalah melanjutkan hasil kerja BPUPKI, mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintah pendudukan militer Jepang kepada bangsa Indonesia, dan mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut masalah ketatanegaraan bagi negara Indonesia baru.
Berkah Kemerdekaan dan Dakwah Islam
Seandainya kemerdekaan indonesia ini tidak diperjuangkan para santri, ulama, dan umat Islam sejak awal kolonialisme, tentu tidak akan ada jejak-jejak Islam yang nyata dalam proses pendirian negara ini. Sidang-sidang BPUPK (Badan Penyelidikan Urusan-Urusan Kemerdekaan) menghasilkan Piagam Jakarta 22 Juli 1945 yang sangat terkenal. Inilah nanti yang menjadi cikal-bakal dasar negara Indonesia: Pancasila dan UUD 1945. Pancasila dan UUD 1945 berisi banyak gagasan dari para pejuang Islam hingga lahir Tujuh Kata yang dibuang: “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluknya” dalam sila pertama Pancasila.
Walaupun pada 18 Agustus 1945 Sila ini berubah, namun semangatnya masih sangat jelas tersisa dalam kata-kata “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Ki BagusHadikusumo yang menandatangi perubahan itu memastikan bahwa kata-kata itu maknanya adalah “Tauhid”. Sekalipun tidak berkonsekuensi hukum karena tidak tertuliskan sebagai ayat di dalam undang-undang. Namun, siapapun tidak bisa menyangkal kenyataan sejarah ini. (Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia [BPUPKI], 2005).
Walaupun pada 18 Agustus 1945 Sila ini berubah, namun semangatnya masih sangat jelas tersisa dalam kata-kata “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Ki BagusHadikusumo yang menandatangi perubahan itu memastikan bahwa kata-kata itu maknanya adalah “Tauhid”. Sekalipun tidak berkonsekuensi hukum karena tidak tertuliskan sebagai ayat di dalam undang-undang. Namun, siapapun tidak bisa menyangkal kenyataan sejarah ini. (Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia [BPUPKI], 2005).
PIAGAM JAKARTA
Satu hari setelah proklamasi, pada 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan siding untuk bermufakat terhadap suatu keputusan penting, rencana kegiatan dimulai pada pukul 09.30, namun hingga pukul 11.30, kegiatan baru dimulai. Selama dua jam molor itu, ternyata dilakuka nlobi-lobi, hingga tercapainya kesepakatan, menurut Moh. Hatta, hanya dalam hitungan kurang dari 15 menit telah terjadi kesepakatan dan kompromi atas lobi lobi politik dari pihak kaum keagamaan yang beragama non-Islam serta pihak kaum keagamaan yang menganut ajaran kebatinan, yang kemudian diikuti oleh pihak kaum kebangsaan (pihak nasionalis), untuk melunakkan hati tokoh-tokoh keagamaan yang beragama Islam guna menghapuskan ‘tujuh kata’ dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter (Anshari, 1983, pp. 46–47; Yunarti, 2003, pp. 152–153). Setelah selesai melakukan lobi, Drs.Moh. Hatta masuk kedalam ruang sidang PPKI dan membacakan empat perubahan dari hasil kesepakatan dan kompromi atas lobi-lobi politik tersebut. Hasil perubahan yang kemudian disepakati sebagai pembukaan (bahasa Belanda: preambule) dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, yang saat ini disebut dengan nama UUD'45, berikut perubahannya:- Kata Mukaddimah yang berasaldaribahasa Arab, Muqaddimah, diganti dengan kata Pembukaan.
- Anak kalimat pada Piagam Jakarta yang menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi; Berdasarkan kepada Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankansyari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan kalimat, Negara berdasar atas Ketuhanan Yang MahaEsa.
- Kalimat yang menyebutkan Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam, seperti tertulis dalam pasal 6 ayat 1, UUD 45, dihapus kata-kata terakhirnya “dan beragama Islam”.
- Terkait perubahan poin Kedua, maka pasal 29 ayat 1, UUD 45 dari yang semula berbunyi: Negara berdasarkan atas Ketuhananan, dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti menjadi berbunyi: Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang MahaEsa (Anshari, 1983, pp. 42–43). Perdebatan tentang pemikiran Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya, yang memeras keringat pada saat sidang BPUPKI seketika berubah dalam sidang PPKI, pada tanggal 18 Agustus 1945 – menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.
Sikap kompromi politik atas penghapusan tujuh kata dan istilah-istilah Islam yang terdapat di Piagam Jakarta, dapat diterima kelompok Nasionalis Islam. Menurut Deliar Noer, yang pertama pemikiran kalangan Islam, menganggap integritas dari Moh. Hatta, salah satu sosok yang melobi kubu Islam tidak mungkin mengoyak sendi agama Islam. Kedua, tokoh-tokoh Islam menyadari sepenuhnya situasi dan kondisi yang darurat yang akan dihadapi negara yang baru saja berdiri.
Analisis Noer yang ketiga, kelompok Islam merasa yakin akan memenangi pemilihan umum yang akan diadakan pertama kali bagi bangsa Indonesia (Noer, 1980, pp. 41–42). Dua pengamatan Deliar Noer di atas sangat mungkin masuk akal, tetapi Analisa tentang kepercayaan diri memenangkan pemilu dapat dipinggirkan sebagai alas an utama tokoh-tokoh Islam menerima perubahan rumusan piagam Jakarta.
KNIP
- Pengertian KNIPKNIP Adalah Badan Pembantu Presiden yang keanggotaannya terdiri dari pemuka masyarakat dari berbagai golongan dan daerah-daerah termasuk mantan Anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. KNIP ini diakui sebagai cikal bakal badan legislatif di Indonesia, sehingga tanggal pembentukannya diresmikan menjadi Hari Jadi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Fungsi KNIP
Membantu Tugas Kepresidenan dan Penasehat Presiden
Pembentukan Alat Kelengkapan Keamanan Negara
Pertahanan dan keamanan Negara
Mempunyai kewenangan legislatif
Badan atau Lembaga yang berfungsi sebagai DPR sebelum dilaksanakannya
Sebagai wadah generasi mahasiswa untuk melanjutkan perannya dalam masa Orde Baru
Sebagai wadah persatuan dan kesatuan generasi Muda Mahasiswa
Pembentukan provinsi di seluruh wilayah Indonesia
Pembentukan Lembaga pemerintahan di daerah - Tujuan dibentuknya KNIP
Berdasarkan dari seluruh penjelasan diatas pula maka dapat disimpulkan bahwa tujuan terbentuknya Komite Nasional Indonesia yang mulai bertugas sejak 29 Agustus 1945 sampai dengan 15 Februari 1950 adalah:
Membantu dan sebagai penasihat presiden
Bertugas dan berperan sebagai badan legislative sebelum terbentuknya MPR dan DPR
Membentuk perpolitikan Indonesia dengan membentuk partai politik
Ikut menetapkan GBHN - Tugas dan Wewenang KNIP
Adapun tugas dan wewenang KNIP adalah sebagai berikut:
KNIP sebelum DPR/MPR terbentuk dan diserahi kekuasaan legislative untuk membuat undang-undang serta mengikuti penetapan garis-garis besarhaluan (GBHN).
Dan pada saat gentingnya keadaan maka pekerjaan sehari-hari KNIP dijalankan oleh suatu badan pekerja KNIP yang diketuai oleh Sutan Syahrir. Komite nasional Indonesia pusat tersebut kemudian disusun dari tingkat pusat hingga tingkat daerah.
Untuk tingkat pusat maka disebut sebagai Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), sedangkan untuk tingkat daerah disebut sebagai Komite Nasional Indonesia.
KABINET PERTAMA
- Pengertian Kabinet Pertama
Kabinet Presidensial adalah cabinet pertama yang dibentuk di Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kabinet pertama ini hanyabersifat formal saja dan belum bisa melaksanakan roda pembangunan dan pemerintahan. Nama cabinet pertama ini yang juga sering dieja Kabinet Presidensiil.
Bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaanya pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 telah menetapkan dan mengesahkan UUD 1945 sebagai dasar negara. Dan telah mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs.Moh. Hatta sebagai wakil Presiden Republik Indonesia. - Susunan Kabinet Pertama Indonesia
Menteri Dalam Negeri : R.A.A. Wiranata Kusumah
Menteri Luar Negeri : Mr. Achmad Soebardjo
Menteri Keuangan : Mr. A.A. Maramis
Menteri kehakiman :Prof.Mr.Dr. Soepomo
Menteri Kemakmuran : Ir. Surachman Tjokroadisutjo
Menteri Keamanan Rakyat :Soeprijadi
Menteri Kesehatan :Dr.Boentaran Martoatmodjo
Menteri Pengajaran : Ki Hajar Dewantara
Menteri Penerangan : Mr. Amir Sjarifudin
Menteri Sosial : Mr. Iwa Koesoema Soemantri
Menteri Pekerjaan Umum :Abikusno Tjokrosujoso
Meneteri Perhubungana. :Abikusno Tjokrosujoso
Menteri Negara :Wachid Hasjim
Menteri Negara :Dr.M. Amir
Menteri Negara :Mr.R.M. Sartono
Menteri Negara : R. Otto Iskandardinata - Gubernur Pertama di Indonesia
Sementara itu, sebagai Gubernur Kedelapan Provinsi Republik Indonesia (RI), diangkat:
Mr. Teuku Mohammad Hasan: Sumatra
Sutardjo Karthohadikusumo: Jawa Barat
Pandji Soeroso: Jawa Tengah
R.A. Soerjo: Jawa Timur
Mr. I. Gusti Ktut Pudjo: Sunda Kecil
Mr. J. Latuharhary: Maluku
Dr. G.S.S.J. Ratulangie: Sulawesi
Ir. Pangeran Mohammad Noor: Kalimantan - Pejabat Tinggi Negara Indonesia Pertama
Seterusnya diangkat pula sebagai:
Ketua Mahkamah Agung: Mr. Dr.Kusumah Atmadja
Jaksa Agung: Mr Gatot Tarunamihardja
Sekretaris Negara: Mr. A.G. Pringgodigdo
Juru Bicara Negara: Soekardjo Wirjopranoto
KESIMPULAN
Sarekat Islam merupakan salah satu organisasi islam yang didirikan oleh para tokoh ternama yaitu Haji Samanhudi, selain untuk memajukan kepentingan ekonomi para pedagang islam di Indonesia. SI juga turut andil dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada jaman penjajahan dulu yang di ikuti oleh para kiai dan santri khususnya seluruh masyarakat Indonesia di Nusantara.Di bawah pimpinan Haji Samanhudi, Sarekat Dagang Islam berkembang pesat dan menjadi organisasi paling berpengaruh pada waktuitu. Pada 1912, di Surabaya, H.O.S. Tjokroaminoto juga mendirikan organisasi yang sama. Tjokroaminoto masuk keorganisasi Sarekat Islam bersama dengan Hasan Ali Suharti. Tjokroaminoto kemudian diberikan kepercayaan menjadi pemimpin baru dari Sarekat Dagang Islam, ia pun mengubah nama organisasi tersebut menjadi Sarekat Islam.
Makalah ini disusun oleh Mohammad Kamil Ikhsan Hasyim dkk. u/ memenuhi tugas mata kuliah PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS COKROAMINOTO YOGYAKARTA 2021/2022
Dimutakhirkan: 10 Oktober 2022