Laci Gagasan, Keuangan --- Berdasarkan pemberitaan yang sering muncul di media, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih kurang populer di telinga rakyat. Padahal tugas dan wewenang BPK sangat besar dalam mengawal harta negara, agar dikelola dengan baik oleh lembaga maupun instansi negara. Saat berbicara tentang keuangan negara, orang lebih banyak bicara tentang kasus korupsi, sehingga peran BPK di sini jarang dibicarakan.
Padahal tugas dan wewenang BPK tidak hanya pada pengawasan tindak pidana korupsi, lebih jauh daripada itu, ada pemeriksaan keuangan, kinerja, dan tujuan. Ketika tiga hal ini tidak terlaksana, maka akan bermuara pada tindak pidana korupsi. Hal ini harus menjadi pemahaman publik, bahwa korupsi hanya sebuah akibat dari sebab yang tidak dijalankan dengan baik. Ketiga tugas dan wewenang BPK ini jarang dibicarakan oleh publik dan juga kurang pemberitaan. Sehingga rakyat hanya senang dengan pemeberitaan korupsi.
Sebagai lembaga negara yang memiliki tugas dan wewenang dalam mengawal dan mengetahui arus perputaran keuangan negara, BPK hari ini perlu muncul ke permukaan agar mendapat dukungan yang pasti dari rakyat. Persoalan hari ini adalah, BPK masih kurang populer di telinga rakyat Indonesia. Ini sepele tapi penting dan sangat vital pengaruhnya terhadap masa depan BPK yang akan mendapat simpati dari rakyat. Karena tugas BPK ini sangat berat dalam mengawal keuangan negara, maka itu perlu diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.
Yang familiar di rakyat Indonesia secara umum, bahwa dalam mengawal keuangan negara BPK kurang begitu muncul ke permukaan, masih kalah dengan lembaga penegak hukum lainnya yang lebih populer bagi rakyat. Kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara itu penting pengaruhnya dalam menjalankan tugas fungsi sebuah kelembagaan. Hal ini harusnya menjadi catatan bagi BPK kedepannya, agar dapat menjalankan tugas dan wewengnya yang disertai kepercayaan penuh rakyat. Rakyat Indonesia Perlu mengetahui, bahwa BPK ini memiliki tugas dan wewenang yang perlu diketahui oleh rakyat., yaitu:
- Memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga negara Lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau Badan lain yang mengelola keuangan negara.
- Melaporkan kepada penegak hukum jika dalam pemeriksaan ditemukan indikasi tindak pidana
- Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat entitas yang diperiksa, dan hasilnya dilaporkan secara tertulis kepada lembaga perwakilan dan pemerintah.
Tugas BPK di atas sudah diatur dengan jelas dalam UUD 1945 pasal 23E yang sangat jelas dan tidak perlu diragukan kredibilitas dan kepercayaannya. Berdasarkan amanah undang-undang, BPK merupakan satu-satunya lembaga negara yang ditugaskan untuk mengawal penggunaan keuangan negara, agar sesuai dan benar-benar digunakan sebagaimana mestinya oleh lembaga negara yang diberi wewenang menggunakan uang negara.
Semangat pengawasan BPK ini, Sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan negara, ada tiga jenis pemeriksaan: pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
Memperjelas Tujuan Penggunaaan Keuangan Negara
Berbicara terkait keuangan negara, tentunya sangat berkaitan dengan tujuan peningkatan perekonomian yang berkelanjutan. Sektor perekonomian ini ada banyak, diantaranya sektor formal dan non formal. Seluruh sektor ini perlu diawasi kinerja dan penggunaan keuangan negara, apakah sesuai tujuan atau tidak. Karena rawan akan penyalahgunaan yang bermuara pada tindak pidana korupsi, maka peran fungsi BPK sangat penting di sini. Yang perlu mendapat perhatian lebih dari BPK adalah sektor formal, seperti yang telah diatur dalam undang-undang BPK.
Berdasarkan pengawalan BPK terhadap operasional BUMN, hasil pemeriksaan menyimpulkan pada umumnya pengelolaan operasional pendapatan, biaya dan investasi BUMN belum sepenuhnya sesuai dengan sistem pengendalian intern perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Simpulan itu didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan operasional BUMN, baik dari aspek pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kelemahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:
- Sistem Pengendalian InternPermasalahan utama pengendalian intern dalam operasional BUMN antara lain SOP belum berjalan optimal, pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat, SOP belum disusun/ tidak lengkap dan lain-lain kelemahan SPI. SOP belum berjalan optimal sejumlah 34 permasalahan dengan 4 entitas. Salah satunya, Pengelolaan dan penyelesaian piutang subrogasi dilaksanakan secara tidak optimal dan tidak sesuai dengan pedoman dan kebijakan yang berlaku, oleh PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero).
- Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undanganPermasalahan utama yang terkait dengan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam operasional BUMN antara lain piutang berpotensi tidak tertagih, tugas dan fungsi tidak diselenggarakan dengan baik, penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/ tinggi dari yang seharusnya, dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan.
laporan pemeriksaan BPK terhadap lembaga negara yang mengelola keuangan (BUMN) ini sangat jelas dan tidak diragukan validitasnya. Namun yang menjadi persoalan adalah pemahaman rakyat terkait laporan BPK ini. Artinya di atas, BUMN ini belum maksimal dalam mengembangkan perekonomian negara, yang itu menggunakan keuangan negara.
Sampai sejauh ini, peran BUMN belum maksimal dalam menggunakan keuangan negara. Sebab dari lemahnya peran BUMN ini berdasarkan laporan BPK, harusnya diketahui oleh rakyat secara umum. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka rakyat sudah saatnya sadar, bahwa sejauh ini, hanya BPK yang memiliki tugas dan wewenang dalam melaporkan kondisi penggunaan keuangan negara oleh lembaga negara.
BPK kawal harta negara, adalah semangat kerja BPK yang sudah sangat jelas berdasarkan fungsi pengawasannya. Agar kekayaan negara ini dapat dimaksimalkan dengan tujuan membangun perekonomian negara, maka fungsi pengawasan tujuan BPK perlu diketahui dan didukung sepenuhnya oleh rakyat. Kemudian laporan BPK setiap tahunnya harus mampu diakses oleh rakyat lalu dipelajari. Tujuannya agar rakyat juga memberi warning kepada lembaga/instansi negara yang menggunakan kekayaan negara. Harta negara ini perlu dikelola dengan baik, agar cita-cita mewujudkan rakyat yang sejahtera, bukan mimpi belaka.
Kesejahteraan Rakyat
Unsur kesejahteraan rakyat adalah terpenuhinya kebutuhan pokok. Keuangan negara yang digunakan oleh lembaga negara, tujuannya tentu bagaimana mengupayakan terwujudnya kesejahteraan rakyat. Salah satu fungsi pengawasan BPK adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Artinya pemeriksaan ini juga bertujuan bagaimana membaca tujuan lembaga dalam menggunakan keuangan negara, agar tujuan mensejahterahkan rakyat dapat terwujud.
Dalam mewujudkan kesehteraan rakyat, tentu banyak cara dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Hanya saja kehadiran BPK dengan tugas dan wewenangnya perlu didukung oleh rakyat Indonesia. Karena uang negara yang seharusnya digunakan dengan tujuan mengupayakan terwujudnya kesejahteraan rakyat, ini perlu diawasi. Sebab tindak pidana korupsi atas uang negara, itu masih rawan terjadi. Maka dari itu, pengwasan oleh lembaga yang telah diamanahkan oleh undang-undang perlu didukung sepenuhnya. Melihat Visi, misi, dan tujuan strategis BPK ini sangat jelas dan tidak diragukan lagi. Rakyat dan BPK harus saling percaya dan bersinergi dalam menjaga harta negara.
Dimutakhirkan: 16 Oktober 2022