Indonesia adalah negara yang heterogen, sehingga sistem pemerintahan yang diterapkan adalah Demokrasi. Penerapan sistem demokrasi di indonesia terus mengalami perubahan dari rezim ke rezim. Indonesia menunjukkan kemajuan dari penerapan sistem demokrasi dimulai ketika pemilihan presiden secara demokratis pada tahun 2004, di mana SBY yang terpilih menjadi presiden indonesia ke-6.
Ini menjadi tonggak sejarah bagi sistem demokrasi di indonesia. Kemudian pada tahun 2009, rakyat indonesia kembali merayakan pesta rakyat se-tanah air. Pada periode ini, SBY kembali terpilih sebagai presiden Indonesia. Dan pesta demokrasi rakyat indonesia mecapai klimaksnya pada Pilpres 2014 kemaren.
Dimana hanya ada dua calon presiden yang maju bertarung diatas suara rakyat. Indonesia sempat mendapat perhatian dunia luar karena melihat betapa demokratisnya bangsa indonesia saat ini. Bahkan dikatakan mengalahkan negara paling demokratis di dunia (Amerika).
Sistem pemerintahan demokrasi masih menjadi jawaban yang cukup relevan sampai hari ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada banyak tipologi pemerintahan di belahan dunia ini yaitu; sosialisme, federasi, kerajaan, dll. Meskipun demokrasi menjadi sistem permerintahan yang cukup relevan diterapakan di indonesia, namun bukan berarti tidak ada permasalahan yang rumit yang dihadapi oleh bangsa ini.
Sistem pemerintahan demokrasi masih menjadi jawaban yang cukup relevan sampai hari ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada banyak tipologi pemerintahan di belahan dunia ini yaitu; sosialisme, federasi, kerajaan, dll. Meskipun demokrasi menjadi sistem permerintahan yang cukup relevan diterapakan di indonesia, namun bukan berarti tidak ada permasalahan yang rumit yang dihadapi oleh bangsa ini.
Masih tak terselesaikannya ketimpangan sosial, java sentris, urbanisasi dan pemerataan penduduk, dll. Sejauh ini indonesia belum banyak melahirkan pemimpin dari kalangan orang kecil, selalu dari keturunan dara biru dan borjuis yang menguasai sistem birokrasi di indonesia, sehingga orang-orang pinggiran semakin terpinggirkan.
Teori sistem demokrasi banyak mengacu ke Barat, sehingga kadang penerapannya tidak sesuai dengan kondisi sosio-historis dan kultural masyarakat indonesia. Kurangnya kajian terhadap kearifan lokal membuat banyak sistem birokrasi negara yang kacau balau.Ini disebabkan pemerintah masih memandang sebelah mata, akan pentingnya kearifan lokal bangsa idonesia itu sendiri.
Kita bangsa indonesia sebagai bangsa yang multikultural tentunya punya banyak filosofi pemerintahan yang merakyat yang bisa kita kaji dan elaborasi untuk coba diterapkan dalam sistem pemerintahan. Tidak terkecuali dengan bangsa bugis yang yang sudah pernah menerapakan sistem demokrasi sejak awal abal 16 M.
Sosio-historis Pemerintahan Masyarakat Bugis.
Sekitar abad 15/16 M kondisi pemerintahan di gowa sangat kacau meskipun ada pimpinan negara. Pada saat itu ada sembilan negara federasi yang dipimpin oleh salah satu pemimpin kerajaan kecil di gowa. Setiap negara kecil tersebut masih primordial dan hanya mementingkan wilayahnya masing-masing, walaupun sudah ada pimpinan tertinggi.
Namun setiap pemimpin dari kesembilan negara tersebut belum ada yang mampu menyatukan setiap wilayah dibawah satu pemerintahan yanag jelas. Singkat cerita, pemimpin dari sembilan negara bagian tersebut bermimpi menemui seorang perempuan yang turun dari langit (disebut Tomanurung) yang kelak akan menyatukan kesembilah negara kecil tersbut menjadi satu kerajaan besar yaitu (gowa).
Setelah mimpi tersebut, pimpinan negara tersebut mendatangi Tomanurung itu dan memintanya untuk memimpin sembilan negara yang susah untuk disatukan tersebut. Kemudian Tomanurung tersebut menerima permintaan dari pemimpin negara sembilan tersebut. Setelah itu terjadilah perjanjian diantara kesembilan pimpinan negara tersebut dengan Tomanurung. Inilah cikal bakal demokrasi di kerajaan gowa.
Setelah mimpi tersebut, pimpinan negara tersebut mendatangi Tomanurung itu dan memintanya untuk memimpin sembilan negara yang susah untuk disatukan tersebut. Kemudian Tomanurung tersebut menerima permintaan dari pemimpin negara sembilan tersebut. Setelah itu terjadilah perjanjian diantara kesembilan pimpinan negara tersebut dengan Tomanurung. Inilah cikal bakal demokrasi di kerajaan gowa.
Tipologi Demokrasi Tomanurung
Setelah terjadi kesepakatan anatar Tomanurung dengan sembilan pimpinan negara tersebut, mereka mulai mengatur dan membuat tata aturan pemerintahan. Tomanurung menjadi pimpinan yang sah dari sembilan negara yang terpisah tersebut dan sembilan pimpinan masing-masingg negara tersebut menjadi wakil/ menteri dari Tomanurung di tiap-tiap wilayah kerajaan tersebut.
Adapun bentuk perjanjian antara Tomanurung dengan wakil rakyatnya ialah;
Tomanurung
- Patuhilah setiap titahku
- Kalian adalah daun dan aku angin
- Kalian adalah batang kayu yang hanyut dibawa air
9 Pemimpin Negara
- Hanya daun yang menguning yang akan kamu sapu
- Hanya gelombang yang besar yang dapat menghanyutkan kami
- Kami mengangkat kamumen jadi raja kami dan akan mematuhi setiap titahmu (kata 9 wakil negara tersebut)
- Jikalau tomaanurung tidak senang dengan anak dan istri kami, maka kami pun juga
- Kami pribadi saja yang mempertuankan kamu, tapi tidak dengan harta benda kami.
- Senjata kami tidak akan melukai Tomanurung begitupun senjata Tomanurung tidak akan melukai kami
- Kamu boleh meminta, mengambil, mengganti, membeli telur dan ayam di pekarangan kami. Tapi jangan terus-terusan mengambil telur dan ayam kami
Dimutakhirkan : 12 September 2022